Vol. 1 No. 1 (2026): April

Journal of Shariah Law Review is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to advancing research and academic discourse in the field of Islamic family law and contemporary family legal studies. The journal provides a platform for researchers, academics, legal practitioners, judges, and policymakers to publish original research articles, theoretical studies, and critical analyses that contribute to the development of Islamic family law and its application in diverse legal, social, cultural, and institutional contexts. The journal is published biannually in April and October. The scope of the journal includes: (1) Islamic marriage and divorce law, (2) child custody, guardianship, adoption, and child protection, (3) Islamic inheritance, wills, gifts, and family property, (4) marital rights and responsibilities, maintenance, and matrimonial property, (5) Islamic family courts, judicial decisions, mediation, and dispute resolution, (6) gender, human rights, and legal protection within Muslim families, and (7) contemporary issues in Islamic family law, including reproductive technology, digital marriage, transnational families, migration, and legal reform. Journal of Shariah Law Review encourages the publication of empirical research, doctrinal and normative legal studies, comparative legal analyses, socio-legal research, and interdisciplinary approaches that address current challenges in the development and implementation of Islamic family law. The journal is committed to fostering rigorous academic scholarship and promoting innovative legal perspectives that support family justice, child welfare, gender equity, social sustainability, and the advancement of Islamic family law in contemporary society.

Published: 2026-01-10

Articles

Ijtihad Kontemporer terhadap Problematika Hukum Islam di Era Digital
Abdul Wadud Nafis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia Indonesia
- PDF
Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melahirkan realitas sosio-teknis baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam rumusan fikih klasik. Fenomena seperti fintech, media sosial, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memunculkan problematika hukum Islam yang semakin kompleks sehingga menuntut respons ijtihad yang kontekstual dan visioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan ijtihad kontemporer dalam kerangka metodologis hukum Islam, memetakan serta menganalisis problematika hukum Islam utama di era digital, dan mengkaji metode serta penerapan ijtihad kontemporer dalam merespons persoalan tersebut dengan pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan pendekatan konseptual, analisis isi (content analysis), dan pendekatan maqāṣidī. Sumber data primer meliputi Al-Qur’an, Hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, sedangkan data sekunder mencakup karya ulama kontemporer, fatwa lembaga resmi, jurnal ilmiah, serta literatur terkait teknologi digital. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer, melalui optimalisasi metode ijtihad jamā‘ī (kolektif), qiyās modern, maṣlaḥah mursalah, dan sadd al-ḍharā’i’ dalam bingkai maqāṣid al-sharī‘ah, mampu memberikan solusi hukum yang elastis dan relevan terhadap berbagai problematika digital. Penerapan maqāṣid, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan utama dalam menilai sekaligus mengarahkan inovasi digital agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

Pages: 1-9

Views: - Downloads: -
Transformasi Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultural: Pendekatan Maqāṣid al-Sharī‘ah
Shibghatallah Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta Indonesia
- PDF
Latar belakang pluralitas dan multikulturalisme yang menjadi realitas sosiologis mayoritas negara kontemporer, khususnya Indonesia, menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan hukum Islam. Transformasi hukum Islam bukan berarti perubahan pada teks wahyu yang bersifat qaṭ‘ī, melainkan pada wilayah pemahaman, interpretasi (fiqh), dan aplikasinya yang bersifat ijtihādī agar tetap relevan dan memberikan solusi yang berkeadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan strategi transformasi hukum Islam dalam merespons realitas masyarakat multikultural dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis dan analisis konseptual maqāṣidī. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam dalam masyarakat multikultural dimungkinkan melalui ijtihad kontekstual dan kolektif (ijtihād jama‘ī) yang berorientasi pada kemaslahatan universal (jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid), dengan mengedepankan prinsip keadilan (al-‘adl), toleransi (tasāmuh), dan rahmatan lil ‘ālamīn. Integrasi nilai-nilai universal ini telah dipraktikkan dalam beberapa kebijakan di Indonesia, menunjukkan kemampuan hukum Islam beradaptasi secara dinamis tanpa kehilangan identitas fundamentalnya. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan institusi ijtihad kolektif, dialog antaragama dan budaya yang intensif, serta pengembangan kebijakan hukum yang inklusif berlandaskan maqāṣid al-sharī‘ah.onomi syariah di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari sebuah gerakan komunitas menuju arus utama sistem keuangan nasional. Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas normatif utama terbukti menjadi faktor penentu (determining factor) dalam proses institusionalisasi ini. Artikel ilmiah ini melakukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap peran multidimensi DSN-MUI dengan menggunakan pendekatan teori kelembagaan (institutional theory) dan kerangka Maqashid Syariah. Melalui metode penelitian kualitatif berupa studi kasus intrinsik dan analisis dokumen terhadap fatwa, regulasi, serta data sekunder, penelitian ini mengungkap tiga pilar peran utama DSN-MUI: (1) sebagai arsitek kerangka normatif melalui fatwa yang tidak hanya restriktif tetapi juga evolutif dan responsif; (2) sebagai jantung sistem pengawasan syariah melalui jejaring Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjamin sharia compliance; dan (3) sebagai jembatan integratif antara hukum Islam (fiqh muamalah) dengan sistem hukum dan ekonomi nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas DSN-MUI telah membawa legitimasi dan standardisasi yang kuat, meski dihadapkan pada tantangan kompleks berupa kebutuhan harmonisasi regulasi teknis, peningkatan kapasitas pengawasan mikro, serta percepatan respon terhadap inovasi keuangan digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa sustainability ekonomi syariah Indonesia sangat bergantung pada kapasitas DSN-MUI untuk bertransformasi dari lembaga fatwa menjadi think-tank strategis yang mampu memadukan otoritas keagamaan, kecanggihan keilmuan, dan kelincahan dalam merespons dinamika pasar global.

Pages: 10-15

Views: - Downloads: -
Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Siyasah Syar‘iyyah
Fudholi Sandra Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia Indonesia
- PDF
Diskursus negara hukum (rechtsstaat, rule of law) telah menjadi paradigma universal tata kelola modern. Dalam Islam, konsep ini menemukan fondasi khas dalam Siyasah Syar‘iyyah—doktrin pengelolaan negara selaras dengan semangat dan maqasid (tujuan) syariat. Kajian ini penting untuk membangun dialektika konstruktif antara prinsip ketatanegaraan modern dengan khazanah intelektual Islam. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep negara hukum perspektif Siyasah Syar‘iyyah, menguraikan prinsip dasarnya, mengkaji implementasi historis, serta relevansinya dalam konteks negara modern. Dengan metode penelitian normative secara yuridis melalui pendekatan fikih siyasah, mengkaji teks primer (Al-Qur’an, Sunnah), karya klasik, dan literatur kontemporer. Temuan dalam penelitian ini yakni menjelaskan bahwa negara hukum dalam Siyasah Syar‘iyyah dibangun atas pilar: supremasi syariat sebagai hukum tertinggi, keadilan substantif (‘adalah), musyawarah (shura), persamaan di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia (maqasid al-shari‘ah), dan akuntabilitas penguasa. Piagam Madinah dan praktik Khulafaur Rasyidin menjadi bukti historis implementasinya. Konsep ini menawarkan integrasi unik antara hukum ilahi yang tetap (tsawabit) dan kebijakan dinamis (mutaghayyirat), relevan untuk memperkaya sistem ketatanegaraan modern.

Pages: 16-23

Views: - Downloads: -
Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik FinTech Syariah di Indonesia
Latifah Ali Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia Indonesia
- PDF
Lanskap keuangan Indonesia mengalami transformasi paradigmatik dengan konvergensi antara keuangan syariah dan teknologi finansial (FinTech). Pertumbuhan FinTech Syariah yang pesat merefleksikan respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim urban sekaligus instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan (Zulkhibri, 2019). Namun, kecepatan inovasi teknologi kerap kali melampaui kapasitas adaptasi kerangka hukum dan syariah, menciptakan zona abu-abu yang berpotensi menggerus prinsip fundamental ekonomi Islam (El-Gamal, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembedahan kritis dan komprehensif terhadap kesesuaian hukum, efektivitas regulasi, dan kedalaman kepatuhan syariah dalam ekosistem FinTech Syariah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan analisis filosofis berbasis maqāṣid al-sharī‘ah, studi ini mengintegrasikan analisis tekstual terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kajian terhadap praktik operasional di berbagai platform. Temuan penelitian mengungkap bahwa meskipun kerangka normatif-formal telah relatif mapan, terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi, khususnya pada aspek transparansi akad, distribusi risiko yang berkeadilan, efektivitas pengawasan syariah digital, dan perlindungan hak-hak pihak lemah (al-mustaḍ‘afīn). Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi gharar sistemik dalam model algoritmik dan risiko moral (moral hazard) dalam struktur insentif. Sebagai kontribusi, paper ini tidak hanya memetakan masalah tetapi juga menawarkan kerangka rekonstruktif berbasis maqāṣid untuk pengembangan regulasi, desain tata kelola syariah yang adaptif (adaptive sharia governance), dan arah inovasi produk yang berorientasi pada kemaslahatan universal (jalb al-maṣāliḥ wa dar‘ al-mafāsid). Implikasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengarahkan transformasi FinTech Syariah menuju paradigma tech-for-good yang substantif, melampaui sekadar labelisasi formal.

Pages: 24-30

Views: - Downloads: -
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Islam
Abdul Rokhim Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia Indonesia
- PDF
Era digital telah merekonstruksi lanskap transaksi ekonomi secara fundamental, menciptakan paradigma baru yang menawarkan efisiensi namun sekaligus kompleksitas risiko. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital yang eksponensial tidak diimbangi dengan kerangka perlindungan konsumen yang memadai secara normatif dan operasional. Penelitian ini berargumen bahwa hukum Islam, dengan prinsip universal dan elastisitasnya, menawarkan solusi substantif dan etis yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Melalui pendekatan penelitian normatif-kualitatif yang mengintegrasikan analisis fikih muamalah klasik-kontemporer, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah, dan kajian regulasi positif, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip dasar seperti ṣidq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), dan tarāḍī (kerelaan) harus menjadi fondasi etis bagi semua platform digital. Penelitian ini secara spesifik mengembangkan model “Smart Khiyār” sebagai adaptasi hak pembatalan (khiyār) dalam ekosistem digital, serta menekankan tanggung jawab platform sebagai ẓāmin jāmi‘ (penjamin agregat) berdasarkan konsep ḍamān al-majlis. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan berbasis maqāṣid—khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) melalui data pribadi—dapat menyelaraskan kepentingan bisnis dan konsumen. Kontribusi kajian ini adalah kerangka integratif yang dapat diadopsi oleh regulator, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang adil, transparan, dan berketuhanan.

Pages: 31-40

Views: - Downloads: -
Etika Lingkungan dalam Islam dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik
Mashudi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia Indonesia
- PDF
Krisis lingkungan global yang ditandai dengan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi masif menuntut respons multidimensi, termasuk pendekatan berbasis nilai dan etika (IPCC, 2022). Islam, sebagai agama yang komprehensif (shamil), menawarkan seperangkat prinsip etika lingkungan yang berakar pada doktrin teologis dan hukumnya. Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan etika lingkungan dalam Islam dan menganalisis potensi implementasinya dalam formulasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, menganalisis teks primer (Al-Qur’an dan Hadis) serta teks sekunder terkait fikih lingkungan, maqāṣid al-sharī‘ah, dan kebijakan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa etika lingkungan Islam dibangun di atas fondasi tauhid (keesaan Tuhan), yang memandang alam sebagai ayat (tanda) kebesaran Allah dan sistem yang tunduk pada hukum-Nya (sunnatullah). Manusia diposisikan sebagai khalifah (wakil) di bumi yang memikul amanah (kepercayaan) untuk mengelola (isti‘mār) dan memakmurkan bumi secara berimbang, dengan diikat oleh prinsip maslahah (kemanfaatan umum), keadilan (‘adl), larangan berbuat kerusakan (fasad), dan pemborosan (israf). Implementasi nilai-nilai ini dalam kebijakan publik dapat diwujudkan melalui: (1) Integrasi prinsip sadd al-dzarī‘ah (mencegah jalan kerusakan) dan ḥifẓ al-bī‘ah (menjaga lingkungan) ke dalam regulasi; (2) Reformulasi kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis paradigma khalifah; (3) Penguatan peran state dan non-state actors, termasuk lembaga keagamaan; serta (4) Peningkatan partisipasi masyarakat berbasis kesadaran etis-religius. Tantangan utama terletak pada harmonisasi norma agama dengan logika kebijakan modern yang sekuler, sementara peluangnya adalah potensi mobilisasi masyarakat yang besar berbasis nilai-nilai keagamaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa etika lingkungan Islam bukan sekadar wacana moral, tetapi dapat menjadi kerangka normatif-operasional yang relevan untuk merespons krisis ekologis kontemporer melalui instrumen kebijakan publik yang transformatif.

Pages: 41-50

Views: - Downloads: -
Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Paradigmatik Pengembangan Produk Keuangan Syariah
Nikmatul Masruroh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia Indonesia
- PDF
Dinamika inovasi produk keuangan syariah yang pesat, didorong oleh kompetisi pasar dan revolusi teknologi finansial, telah melahirkan keragaman instrumen yang kompleks. Namun, fenomena ini juga mengundang kritik tajam terkait keberpihakan substantifnya pada nilai-nilai etika dan keadilan sosial-ekonomi yang menjadi raison d'être ekonomi Islam. Urgensi: Pendekatan legal-formal semata dalam penilaian kepatuhan syariah dinilai tidak memadai untuk menjawab tantangan kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan berbasis tujuan (maqāṣid-based) menjadi keniscayaan untuk memastikan setiap inovasi tidak hanya sah secara akad (ṣaḥīḥ), tetapi juga bermuara pada terwujudnya kemaslahatan (maṣlaḥah) universal. Tujuan dan metode: Penelitian ini bertujuan untuk membedah peran Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai landasan filosofis dan kerangka operasional dalam pengembangan produk keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat analitis-kritis, menggali literatur primer dan sekunder, serta fatwa-fatwa otoritatif. Temuan utama dan kontribusi: Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi paradigma Maqāṣid al-Sharī‘ah melalui lensa klasik Al-Ghazālī-Al-Shāṭibī dan pendekatan sistemik kontemporer Jasser Auda dapat mentransformasi proses inovasi dari sekadar syariah-compliant menuju syariah-driven. Implementasinya mensyaratkan reorientasi peran Dewan Pengawas Syariah dari compliance checker menjadi maqāṣid guardian, pengembangan alat ukur dampak, serta harmonisasi kebijakan. Kontribusi penelitian adalah kerangka konseptual holistik dan rekomendasi strategis untuk memperkuat orisinalitas, keberlanjutan, dan kontribusi keuangan syariah bagi keadilan ekonomi.

Pages: 51-59

Views: - Downloads: -

Acceptance rate	: 25%
Submission to 1st decision	: 14 days
Submission to acceptance	: 30 days
Acceptance to publication	: 50 days
Note: The time here is an average.

Vol. 1 No. 1 (2026): April

Articles

Ijtihad Kontemporer terhadap Problematika Hukum Islam di Era Digital

Transformasi Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultural: Pendekatan Maqāṣid al-Sharī‘ah

Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Siyasah Syar‘iyyah

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik FinTech Syariah di Indonesia

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Islam

Etika Lingkungan dalam Islam dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik

Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Paradigmatik Pengembangan Produk Keuangan Syariah

indexed by

Latest publications

Information